Hari bela negara diperingati pada tanggal 19 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Konsideran menimbang pada Keputusan Presiden tentang Hari Bela Negara, menyatakan; bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara.

   Sejarawan Mestika Zed dalam buku Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997) mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi ketika itu bahwa dalam tempo seminggu hampir semua kota-kota penting di seluruh tanah air jatuh ke tangan Belanda. Sebagai akibatnya, Republik Indonesia, nation state yang diproklamirkan Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945 itu, hampir tamat riwayatnya. Belanda mengumumkan bahwa Republik sudah tidak ada lagi. Dugaan demikian ternyata meleset karena bangsa Indonesia memiliki basis kekuatan perjuangan gerilya.

   Dalam agresi militer atas Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta atau dikenal sebagai Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948 Belanda menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta beberapa Menteri anggota kabinet. Para pemimpin republik dibawa dan diasingkan ke Bangka, Prapat, dan Brastagi di Sumatera.

   Negara yang mengalami kekosongan pemerintahan sangat berbahaya. Situasi darurat menjadi latar belakang terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia disingkat PDRI di Bukittinggi Sumatera Barat. PDRI diketuai oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang mengambil inisiatif mengumumkan berdirinya pemerintah darurat sebagai pemerintahan alternatif.

   Berdasarkan peristiwa sejarah tersebut, kini dibangun museum nasional Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) atau museum bela negara di Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Museum ini menggambarkan kronik peristiwa pembentukan PDRI sebagai tanda keberadaan pemerintah Republik Indonesia di masa upaya pengambilalihan kekuasaan oleh penjajah.